“Tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri China.”

INFO:
“Tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri China.”

Padahal, pada tahun 1990-an, Beijing masih tergolong miskin dengan produk domestik bruto per kapita di bawah 1.000 dollar AS. Bahkan masih banyak penduduk yang berpenghasilan di bawah 300 dollar AS. Kini, wajah keadilan sosial bangsa China terlihat dalam angka. Pada tahun 2011 saja, 17 juta mobil terjual di sana sehingga menempatkannya sebagai pasar terbesar dunia yang mengalahkan AS. Hebatnya lagi, rata-rata pembeli Mercedes Benz berusia 39 tahun, sedangkan di AS sudah berusia 53 tahun.

Negeri Tirai Bambu itu berpenduduk 1,34 miliar, jauh lebih besar ketimbang jumlah penduduk Indonesia. 
Kini, gaya hidup 1,34 miliar warga RRC telah memengaruhi roda perekonomian dunia. Tak pelak lagi, semua perusahaan multinasional telah menggantungkan produk-produknya pada pasar Negeri Panda. Hal itu terlihat dari 40 persen omzet KFC dunia berasal China. Kemudian, setiap tahun sekitar 50 juta warganya berwisata ke seantero dunia.
Padahal, neraca sumber daya alamnya masih di bawah Indonesia. Dunia mengakui bahwa keadilan sosial bagi China hampir terwujud. Hal itu ditandai dengan dinamika kelas menengah yang luar biasa. Peran signifikan untuk mewujudkan keadilan sosial terletak pada 350 juta warga kelas menengah. Jika para pemimpin Beijing mampu mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat, mestinya pemimpin di negeri ini juga bisa. Berbagai masalah yang menjadi halangan dan rintangan untuk mewujudkan keadilan sosial harus dicarikan solusi bersama.

Sayangnya, bangsa Indonesia kini justru tidak mampu mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam era globalisasi. Elite bangsa semakin tidak berdaya mewujudkan keadilan sosial. Padahal, keadilan sosial merupakan faktor sangat krusial pada saat ini. Di masa lalu, meneguhkan keadilan sosial berarti melawan kolonialisme dan imperialisme.
Wajah kusut keadilan sosial di Indonesia kini tecermin dari kesulitan pemerintah dalam mengatur subsidi BBM. Hingga kini, pemerintah masih galau menempatkan proporsi dan reposisi kebijakan ekonomi yang bernama subsidi. Kebijakan ekonomi pemerintah terkesan antisubsidi. Ironisnya, dalam kebijakan lain, pemerintah justru memberi banyak insentif dan sangat memanjakan para investor yang notabene adalah kapitalis asing. 

Secara tidak langsung, pemerintah juga telah menyubsidi warga negara asing lewat berbagai mekanisme investasi pertambangan dan energi. Salah satu contoh, pembangunan jalur pipa gas alam dari Indonesia ke negara tetangga. Gas alam itu langsung didistribusikan untuk kebutuhan industri dan rumah tangga tetangga dengan harga sangat murah. 
Padahal, industri dalam negeri justru setengah mati mencari gas untuk proses produksi. Tidak berlebihan jika kebijakan pemerintah dianalogikan dengan peribahasa “anak di pangkuan dicampakkan, beruk di seberang lautan disusui”.

Arah kebijakan penghapusan subsidi yang akan dilakukan pemerintah telah mengingkari sekaligus menampar esensi nilai keadilan sosial yang telah digariskan pendiri republik. Paham keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya adalah sosialisme yang mampu mengendalikan kapitalisme tanpa menghancurkannya.

http://koran-jakarta.com

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: