Indonesia yang Masih Terjajah

Jakarta – Tahun ini pemerintah berencana menambah utang baru Rp 390 triliun untuk membiayai APBN. Hingga Mei 2013, jumlah utang pemerintah Rp 2.023,72 triliun, naik dari akhir 2012 Rp 1.975,42 triliun.

Anggota Komisi XI DPR Arif Budimanta mengatakan, dari Rp 390 triliun utang baru tersebut, Rp 341,7 triliun berupa surat utang (obligasi) sementara Rp 49 triliun dari utang luar negeri.

“Penerbitan utang yang berjumlah Rp 341 triliun dalam satu tahun anggran ini adalah terbesar dalam sejarah republik. Sayangnya penerbitan utang ini tidak diikuti perbaikan kualitas kesejahteraan dari rakyat akibat APBN, infrastruktur yang buruk, harga-harga melambung tinggi,” tutur Arif kepada detikFinance, Selasa (4/6/2013).

Lewat utang baru tersebut, berarti, 22,6% belanja dalam APBN-P 2013 yang sebesar Rp 1.722 triliun dibiayai oleh utang. Arif menyayangkan, dalam keadaan seperti ini pemerintah malah menurunkan target penerimaan negara yang datang dari pajak sebesar Rp 53,6 triliun. Sementara pada sisi lain belanja pemerintah pusat mengalami peningkatan.

Apalagi, dengan penerbitan surat utang Ro 341,7 triliun di tahun ini, Arif memperhitungkan, kewajiban pembayaran bunga utang setiap tahun dengan asumsi bunga 5%/tahun adalah Rp 17,5 triliun.

“Kalau kita lihat trend selama ini, peningkatan utang dan belanja tidak diikuti dengan membaiknya produktivitas kualitas pertumbuhan pembangunan kita. Harga bahan makanan bergejolak tidak dapat dikendalikan, pemerataan pembangunan tidak terjadi yang ditunjukkan oleh gini ratio semakin tinggi, maupun indeks pembangunan manusia kita yang di bawah rata-rata dunia dan tertinggal dibandingkan dengan Singapura, Malaysia, dan Thailand di kawasan ASEAN,” papar Arif.

Ingin tahu jumlah utang terakhir pemerintah? Klik di sini. Sementara pemberi utang luar negeri terbanyak ke Indonesia, bisa diklik di sini.
dikutip dari detikcom